FIKOM UIC

Fakultas Ilmu Komunikasi | Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Civitas Akademika

Civitas FIKOM UIC - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Kezaliman Media Massa terhadap Umat Islam

media massa zalim fadhilah zein fikom uic
FIKOM UIC, Jakarta – Berada dalam posisi nyaman, punya jabatan tinggi, bergaji hampir puluhan juta, biasanya membuat seseorang tidak lagi memikirkan idealisme. Kebanyakan orang justru akan mempertahankan posisinya seperti itu, apalagi di tengah arus materialisme yang terus melanda umat manusia.


Namun berbeda dengan sosok pria satu ini, yang rela melepaskan itu semua demi sebuah idealisme yang berasal dari pemahamanannya tentang Islam. Sosok tersebut adalah Mohamad Fadhilah Zein, sosok manusia yang telah malang melintang dalam dunia jurnalisme dan terakhir posisinya pernah sebagai news producer untuk salah satu televisi nasional ternama yang ada di Indonesia.

Bagi Fadhil – panggilan akrab beliau – pemberitaan media massa tentang umat Islam sangat tendensius dan tidak berimbang. Media massa di Indonesia, sengaja atau tidak tidak, telah bertindak zalim terhadap umat terbesar di Republik ini. Dan inilah salah satu alasan utama dirinya lebih memilih untuk mundur dari posisi nyamannya sebagai salah satu ‘petinggi’ di media. Mungkin sebagian orang akan menganggap dirinya bodoh keluar dari pekerjaannya, namun bagi Fadhil keberpihakan terhadap umat dan idealisme lebih utama daripada jabatan dan harta yang berlimpah.

Pasca mundur sebagai new producer salah satu televisi swasta, Fadhil yang telah lama merasa terjadi pertentangan batin di dalam dirinya sewaktu melihat kezaliman media terhadap pemberitaan umat Islam termasuk televisi tempat dia dulu bekerja, mulai mengumpulkan fakta-fakta dan bukti kezaliman yang dilakukan media terhadap umat Islam. Dan akhirnya untuk melampiaskan gejolak di dalam hatinya serta sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang tidak adilnya media terhadap umat Islam, Fadhil memilih membuat sebuah buku berjudul “Kezaliman Media Massa Terhadap Umat Islam.”

Dalam bukunya setebal hampir 200 halaman tersebut, Fadhil memaparkan secara gamblang banyak kasus tentang bagaimana media massa mainstream (baca: sekuler) ketika memberitakan segala sesuatu yang terkait umat Islam. Hampir semua pemberitaan media massa arus utama tersebut selalu menyudutkan umat Islam. Sebagai contoh pemberitaan kasus terorisme, FPI, penyegelan gereja Yasmin dan lain sebagainya.

Tentu saja harus ada upaya dari umat Islam untuk mengcounter semua pemberitaan yang cenderung banyak salahnya itu. Menurut Fadhil harus ada revolusi media. Dan revolusi media tidak akan pernah terjadi di media arus utama yang lebih sibuk dengan popularitas, rating dan uang. Dan revolusi media itu, menurutnya ada di tangan jurnalis muslim dan media massa Islam. Karena menurutnya media dan jurnalis Muslim lah yang seharusnya menjadi pembela Islam dan umat Islam yang bekerja penuh dedikasi dan keikhlasan meski dihadapkan pada banyak keterbatasan.

(islampos/arrahmah.com)

'Kezaliman Media Massa terhadap Umat Islam', kritikan mantan seorang jurnalis TV Nasional
Mohamad Fadhilah Zein, Mantan Jurnalis Tv One
- Sumber : http://www.arrahmah.com/news/2013/06/03/kezaliman-media-massa-terhadap-umat-islam-kritikan-mantan-seorang-jurnalis-tv-nasional.html

Kiat Memilih Program Studi

kiat memilih program studi
FIKOM UIC, Jakarta - Seorang calon mahasiswa sebelumnya harus dapat mengukur kemampuan akademiknya, memilih program studi yang diminatinya, menentukan jenis program studi yang diinginkannya, dan mencari informasi tentang perguruan tinggi yang menyelanggarakan program studi yang diminatinya tersebut, untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Termasuk bertanya pada dirinya, apa yang menjadi cita-citanya? Keahlian apa yang dibutuhkan jika seorang mahasiswa memilih karir tertentu? Apakah calon mahasiswa yang bersangkutan ingin belajar jauh dari orang tuanya? Berapa dana yang dibutuhkan? Singkatnya, ada beberapa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika akan memilih suatu perguruan tinggi, antara lain program studi, biaya, reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan, status akreditasi, fasilitas pendidikan yang tersedia, serta kualitas dan kuantitas dosen yang dimilikinya.

Untuk memilih program studi ini, jangan segan-segan untuk mencari informasi termasuk kepada orangtua, teman maupun guru. Lebih baik lagi jika bertanya kepada orang telah terjun langsung ke dunia kerja di bidang yang diminatinya. Karena kuliah akan menentukan bidang pekerjaan yang akan dituju. Jangan sampai ingin bekerja di bidang perminyakan, kuliahnya di program studi ilmu hukum. Intinya program studi yang dipilih harus relevan terhadap bidang pekerjaan yang akan ditekuni.

Untuk mendapatkan informasi mengenai program studi di perguruan tinggi, calon mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas Internet, yaitu melalui website (situs) dari perguruan tinggi yang dituju atau juga dapat mengakses situs resmi pemerintah yang dapat memberikan informasi yang lengkap. Singkat kata perguruan tinggi dan nama program yang ada di situs resmi pemerintah statusnya pasti legal. Berdasarkan pengalaman ada saja calon mahasiswa yang tertipu masuk pada perguruan tinggi yang tidak legal, akhirnya mereka rugi sendiri. Jangan coba-coba masuk pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dengan cara kelas jauh. Kelas jauh adalah program studi yang diselenggarakan diluar kota dimana kampus induknya berada dan tanpa ijin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai contoh kampus induknya ada di Jakarta, tetapi menyelenggarakan juga pendidikan di Surabaya. Lulusan dari penyelenggaraan kelas jauh ini biasanya tidak diakui jika untuk melamar pekerjaan. Perlu juga dipahami, ada juga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan cara kuliah jarak jauh. Kalau program ini diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Artinya penyelenggaan program studi ini legal. Situs yang dapat dikunjungi untuk menentukan apakah program studi tersebut legal : www.pdpt.dikti.go.id atau www.evaluasi.dikti.go.id. Sementara itu, jika ingin tau tentang status akreditasi : www.ban-pt.kemdiknas.go.id.

Salah satu hal yang sangat penting lainnya adalah pertimbangan biaya kuliah. Sebaiknya terlebih dahulu bicarakan dengan orang yang akan membiayai kuliah, atau telilti keadaan keuangan yang dimiliki bila akan membiayai kuliah sendiri. Sesuaikan jumlah dana yang tersedia dengan biaya kuliah di perguruan tinggi yang akan menjadi pilihannya. Buatlah rencana pembiayaan untuk melihat jumlah dana yang tersedia selama masa studi. Jangan mengandalkan pekerjaan sampingan. Pastikan bahwa dana yang dimiliki cukup untuk membiayai kuliah sampai selesai. Resiko apabila dana tidak mencukupi adalah kerugian yang cukup besar, yaitu dana yang telah dikeluarkan sudah banyak, waktu terbuang percuma dan kuliah tidak selesai.

Bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi mempunyai potensi akademik yang baik, jangan khawatir tidak bisa kuliah. Calon mahasiswa dapat memanfaatkan beasiswa yang banyak ditawarkan baik oleh pemerintah atau lembaga swasta. Sebagai contoh sekarang sudah ada beasiswa bidikmisi yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kuncinya calon mahasiswa harus rajin membuka internet atau mencari informasi yang berhubungan dengan perguruan tinggi. Situs yang bisa diakses untuk mencari informasi tentang beasiswa bidikmisi : www.bidikmisi.dikti.go.id.
Sumber: http://www.dikti.go.id

Akbar: Komunikasi Parpol dan KPU Kurang Baik

FIKOM UIC, Jakarta - Banyaknya jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang tidak memenuhi persayaratan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai akibat kurangnya komunikasi antara petinggi partai politik (parpol) dengan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Penilaian itu disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung, kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (13/5/2013) malam. Menurut dia, hal itu akibat dari peraturan yang diputuskan KPU tidak sampai kepada parpol.

"Informasi yang ditetapkan KPU itu tidak dapat diperoleh parpol. Tapi tentu ini juga komunikasi yang tidak bagus antara parpol dengan KPU," kata Akbar.

Petinggi parpol khususnya ketua umum (ketum) dinilai tidak melakukan kiomunikasi yang baik dengan KPU. Akibatnya sejumlah caleg yang tidak memenuhi persyaratan Pemilu 2014 terpaksa harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

"Saya kira ini akibat komunikasi antara parpol dan KPU kurang baik. Seharusnya ketum dan Sekjen harus intens komunikasi dengan KPU. Karena parpol harus mengtehui persyararan itu, sehingga para caleg dapat memenuhi persyaratan," kata Akbar.

Jumlah bacaleg yang tidak memenuhi syarat mencapai 4.701 orang dari jumlah bacaleg 12 partai politik peserta pemilu sebanyak 6.567.

"Total jumlah calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.701," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam acara penyampaian hasil verifikasi administrasi bacaleg Dewan Perwakilan Rakyat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

KPU juga menemukan 549 calon yang tidak mengumpulkan dokumen sama sekali. Hal ini yang harus menjadi perhatian partai politik peserta pemilu.

"Yang harus betul-betul diperhatikan adalah calon yang tidak ada berkasnya sama sekali. Nanti harus dilengkapi langsung (karena tak ada lagi tahap perbaikan)" jelas Hadar. [mes]

Fasilitas Komunikasi Maskapai Penerbangan Murah, Mungkinkah?

FIKOM UIC, Jakarta : Fasilitas komunikasi di udara bukan hanya milik maskapai yang menawarkan pelayanan penuh atau full service. Ternyata maskapai penerbangan yang mengusung konsep tarif rendah (low cost carrier/LCC) dinilai juga bisa memanfaatkan fasilitas komunikasi berupa wireless fidelity (wifi) atau satelit komunikasi sebagai penghasilan tambahan sekaligus memberikan pelayanan lebih kepada konsumennya.

Hal ini diungkapkan Konsultan Independen Penerbangan, Gerry Soejatman, yang mengatakan Indonesia menjadi negara yang hingga kini belum memberikan fasilitas komunikasi di atas pesawat, terutama yang mengusung konsep LCC.

"Hal ini nanti bisa dijadikan pendukung sebagai penghasilan tambahan bagi maskapai. Dukungan secara langsung, sebagai layanan berbayar untuk para penumpang, sedangkan dukungan tidak langsung, sebagai layanan berbayar untuk penumpang," ujar Gerry mengutip keterangan tertulisnya, Senin (6/5/2013).

Dia mengakui jika kini industri penerbangan menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk salah satunya maskapai penerbangan dengan konsep LCC. Layanan pada maskapai ini dikenal tidak hanya menawarkan harga tiket yang murah tetapi juga minimnya pemberian pelayanan lainnya di Indonesia.

Padahal, di beberapa negara maskapai penerbangan LCC banyak yang tidak sepenuhnya memberikan pelayanan minim kepada konsumen, seperti penggunaan satelit komunikasi dan wifi untuk dukungan operasional mereka. Sebutlah maskapai penerbangan AirAsia (Malaysia), Air Phil Express, Virgin Australia, Norwegian Air Shuttle, dan Fly Dubai.

Khusus di Indonesia, dia mengaku belum mengetahui jika ada maskapai yang memberikan layanan komunikasi tersebut, terutama di maskapai LCC. Meski, layanan berbasis teknologi ini dinilai dapat dimanfaatkan sebagai bentuk layanan tambahan yang mesti dipilih dan dibebankan kepada para penumpang.

"Namun memang ada perubahan persepsi di Indonesia, sampai tahun 2011 kita menilai layanan wifi itu hanya untuk airline full service, tapi sejak 2011 bagi maskapai penerbangan LCC mulai berpikir, bagaimana satelit komunikasi bisa membantu LCC saya?," lanjut dia.

Menurut dia, jika adanya pergeseran persepsi baik para penumpang dan para industri maskapai penerbangan tentang alat komunikasi ini misalnya, ke depan pemisahan antara layanan penerbangan full service dan layanan penerbangan LCC akan tidak berarti.

"Fitur-fitur LCC akan mulai timbul di full service carrier dan fitur full service carrier akan timbul di LCC. Yang jelas, teknologi inilah yang akan menjadi penggerak dalam konvolusi segmen, " jelas Gerry.

Namun, dia mengakui jika ada beberapa kendala dalam penerapan fasilitas berbasis teknologi tersebut pada maskapai penerbangan Indonesia. Permasalahan ada pada Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

"Sekarang Satcom dan Wifi harus mematuhi kedua Undang-undang tersebut, namun kenyataannya 100 % dari Satcom yang digunakan di penerbangan di Indonesia tidak comply dengan UU Nomor 36 tahun 1999,"tegas Gerry.

Menjadi kendala untuk pengembangan sebuah industri besar, Gerry menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk sadar dan saling bekerjasama dalam mendukung perkembangan.

"Teknologi menjadi kunci inovasi bagi LCC. Kesadaran, kerjasama untuk mencari solusi regulasi terkait teknologi, antara Kemenhub, Kominfo, Airline, dan operator atau penyedia layanan lokal teknologi itu sangat diperlukan," tandasnya. (Yas/Nur)

Kemampuan Komunikasi Dokter di Indonesia Lemah

FIKOM UIC, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui sebagian dokter di Indonesia belum memiliki tingkat profesionalisme yang memadai. Salah satu kelemahan yang paling mencolok dari dokter di dalam negeri adalah kemampuan menjalin komunikasi dengan pasien.

"Kalau bicara skill, kemampuan dokter Indonesia sudah diakui di dunia. Namun ketika berbicara soal komunikasi pada pasien, kemampuan dokter kita rendah sekali," ujar Ketua PB IDI Zaenal Abidin saat dihubungi, Selasa (7/5).

Namun lemahnya komunikasi antara dokter dan pasien bukan semata-mata kesalahan para dokter semata. Sistem pelayanan kesehatan yang buruk di dalam negeri berperan besar menciptakan suasana komunikasi yang buruk pada pasien.

Sistem kebijakan yang buruk, lanjut Zaenal, juga merupakan buah tangan ciptaan pemerintah/pelaku kebijakan. Dia mencontohkan kasus membludaknya pasien akibat kebijakan politik kesehatan gratis tanpa kaidah asuransi kesehatan dan sistem rujukan yang jelas disejumlah daerah.

Lantaran terlalu banyak pasien, walhasil dokter sulit menjalin komunikasi yang rapi dengan pasien.

"Situasi praktik dokter di Indonesia sudah seperti penjual karcis tol di loket. Belum apa-apa, antrean mobil di belakang sudah mengklakson minta segera dilayani."

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menegaskan pentingnya kesalamatan pasien. Hal itu penting untuk menghindarkan kejadian tidak diinginkan yang dapat menimpa pasien

WHO menyatakan idealnya dokter maksimal hanya boleh memeriksa 20-30 pasien secara terus menerus. Sedangkan dokter gigi sebanyak 12-15 pasien. Pasalnya pemeriksaan yang dilakukan kurang dari 15 menit dapat menimbulkan resiko dampak kejadian yang tidak diinginkan pada pasien semakin meningkat.

Praktik medis di Indonesia pada saat ini, lanjut Zaenal, masih jauh dari kriteria minimal WHO. Dia mencontohkan ketika awal-awal Kartu Jakarta Sehat (KJS) diterapkan di Jakarta, dalam sehari orang yang diperiksa di puskesmas/RS bisa mencapai 300-500 orang.

IDI, lanjut dia, tidak pernah lelah untuk meningkatkan profesionalisme dokter. Namun tanpa perbaikan sistem kesehatan yang baik, walhasil upaya tersebut bakal sia-sia.

Zaenal juga berharap agar publik Indonesia menjadi pasien yang cerdas, yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai orang pasien.

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjayarta mengatakan untuk meningkatkan profesionalisme dokter, negara kita harus memiliki standar profesi dan standar pelayanan medis yang berlaku baku di semua rumah sakit. (Cornelius Eko Susanto)

Editor: Agus Tri Wibowo

Jokowi: Protes Penolakan MRT Hanya Soal Komunikasi

FIKOM UIC, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berpendapat, adanya penolakan terhadap pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) layang oleh warga di Jl Fatmawati hanya masalah komunikasi saja. Pihaknya juga akan mencarikan solusi terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan MRT.

"Ya ini kan ada proses Amdal semuanya. Kita bicarakan juga, solusi untuk mereka seperti apa," ujar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Selasa (7/6).

Jokowi mengaku belum mengetahui secara detail soal Amdal MRT. Namun, mantan Walikota Solo ini menyakini proyek MRT akan disertai pula Amdal. "Biar nanti yang menjelaskan direksi PT MRT. Saya sudah perintahkan untuk melakukan pendekatan kepada lurah dan camat setempat. Kalau saya kan sudah bertemu lebih dari lima kali," ungkapnya.

Dikatakan Jokowi, protes warga Fatmawati terhadap pembangunan MRT merupakan masalah komunikasi semata. "Masalah menjelaskan, karena ketakutan warga yang pertama tokonya tidak laku, kedua takut properti dan tanah di situ jadi anjlok," kata Jokowi.

Warga Candra Kirana Kekeh Tolak Pembangunan Tower komunikasi

FIKOM UIC , BINJAI – Warga Jln Candra Kirana lingkungan III kel Binjai estate Kec Binjai Selatan menolak pembangunan tower yang dilakukan oleh PT Solu SIndo Kreasi PRatama. Penolakan warga tersebut terkait dampak radiasi yang ditimbulkan tower.

Hal tersebut dilontarkan warga saat melakukan pertemuan dengan pihak PT solusindo dan pihak kelurahan Binjai estate di satu warung di Jln G rinjani lingkungan III

"Kami warga disini hampir 80 persen tidak menerima pembnagunan tower disini, selain takut radiasinya, kami juga takut tower tersebutroboh," ucap beberapa warga.

Warga menilai proyek pembangunan menara dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan dampak kesehatan terhadap masyarakat, serta terkesan dilakukan secara sepihak.

"Penolakan masyarakat ini rasional, mengingat dampak buruk radiasi yang nanti dirasakan warga. Apalagi sebelum tower ini dibangun, warga sudah merasakan efek buruknya karena sudah ada tower yang sama dan hanya berjarak 300 meter," ujar Taliq seorang warga

Warga mengaku heran kenapa, tower ini tetap dibangun sementara tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga. Kesannya pemberitahuan hanya dilakukan secara sepihak terhadap beberapa warga saja, tanpa persetujuan yang lain. (Ari/tribun-medan.com)